Andi Mappakaya Menyapa Anda

Kades Jadi Caleg Harus Mundur

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 19 Mar 2013 10:10:00 +0000

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 19 huruf i, setiap kades atau perangkat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif harus menyertakan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.
Para kepala desa dilarang maju sebagai calon legeslatif (caleg) 2014, kalau mau maju menjadi caleg maka harus mengundurkan diri lebih dulu dari jabatannya.

Seharusnya Pemda membuat dan menyebarkan surat edaran ke desa-desa, agar para kades mengerti dan memahami aturan yang ada.

"Banyak kades-kades yang mempertanyakan soal aturan itu, apakah mengundurkan diri atau tidak, ketika akan nyalon legislatif.

Sesuai Peraturan KPU No 7 tahun 201, pasal 19 huruf I angka 4, bahwa kades dan perangkat desa membuat surat pernyataan diri dan tidak dapat di tarik kembali, jika mereka maju dalam pileg dan berdasarkan PP No 72 tahun 2005 tentang desa pasal 16 ayat a, bahwa kades dilarang menjadi pengurus parpol.

Aturannya jelas, bahwa kades tidak boleh mengurusi parpol. sehingga diimbau agar pemda segera membuat surat edaran terkait masalah ini, sehingga kalau tidak maju ke pileg dan tidak menjadi pengurus parpol, kades bisa fokus ke pekerjaannya untuk mengurusi kepentingan publik.

Perubahan Nomor Urut Dapil pada Pemilu 2014

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Mon, 18 Mar 2013 13:52:00 +0000

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Bone Nomor 118/KPTS/KPU/2013 Tentang Penetapan Dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten Bone dalam pemilihan umum 2014, Terdapat perubahan Nomor Urut Dapil dari 5 Nomor urut Dapil yang ada kecuali Dapil 1 tidak ada perubahan.

Berikut daftar Nomor urut dan Dapil pada pemilihan umum 2014 :

1. Dapil I mencakup Kecamatan Palakka, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur    dengan alokasi 10 kursi.
2. Dapil II meliputi Kecamatan Tonra, Mare, Sibulue, Barebbo Cina dan Ponre
   dengan alokasi delapan kursi.
3. Dapil III mencakup Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Libureng, dan Patimpeng
   dengan alokasi sembilan kursi.
4. Dapil IV meliputi Kecamatan Lappa Riaja, Lamuru, Ulaweng, Amali, Tellu Limpoe dan Bengo
   dengan alokasi delapan kursi.
5. Dapil V mencakup Kecamatan Awampone, Tellusiattingge, Ajangale, Dua Boccoe dan Cenrana
   dengan alokasi 10 kursi.

Jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif tahun 2009, daerah pemilihan yang berubah pada 2014 nanti adalah Dapil IV kini menjadi dapil II, Dapil V menjadi dapil III, Dapil III menjadi IV Dan II menjadi Dapil V.

Tentang Penetapan Dapil merupakan kewenangan KPU RI dan alokasi jumlah kursi pada setiap dapil berdasarkan proporsi jumlah penduduk di setiap daerah pemilihan.

Penetapan perubahan ini KPU Bone akan segera menyampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik sebagai bahan penyusunan calon sesuai dengan dapil yang telah ditentukan.Dan KPU Bone juga menjadwalkan sosialisasi pencalonan sesuai peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta peraturan Nomor 8 tentang perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Inilah Gaji Gubernur dan Bupati

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Sun, 17 Mar 2013 09:55:00 +0000

Juarsah, Ketika situasi politik semakin memanas menjelang Pemilu 2014 dan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah, secara tiba-tiba Presiden SBY dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-9 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengungkapkan rencana menaikkan gaji para kepala daerah. Hal ini menanggapi permintaan Ketua APKASI yang menyatakan gaji kepala daerah tidak pernah naik selama 8 tahun.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan dinaikkannya pendapatan kepala daerah, lalu korupsi di kalangan kepala daerah akan menghilang? Animo yang tinggi untuk menjadi kepala daerah, baik dari jalur partai atau independen membuat masyarakat bertanya-tanya kewenangan apa saja yang membuat jabatan tersebut begitu menggoda?

Mari kita lihat gaji dan tunjangan yang sudah diolah oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam PP Nomer 5 Tahun 2000 mengenai gaji pokok tertuang dalam Pasal 4.

- Gubernur menerima gaji pokok sebesar Rp. 3 juta / bulan ditambah dengan tunjangan jabatan Rp. 5,4 juta.

- Wakil Gubernur menerima gaji pokok sebesar Rp. 2,4 juta / bulan disertai tunjangan jabatan Rp. 4.320.000 / bulan.

- Walikota / bupati, menerima gaji pokok sebesar Rp. 2,1 juta / bulan ditambah tunjangan jabatan Rp. 3.780.000 / bulan.

- Wakil walikota/bupati menerima gaji pokok Rp. 1,8 juta / bulan ditambah tunjangan jabatan Rp. 3.240.000 / bulan.

Namun tentunya, kepala daerah juga masih memiliki penghasilan lainnya, yaitu dari tunjangan operasional yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No. 109 Tahun 2000. Tunjangan operasional Gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasar Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. Jika PAD ≤ Rp. 15 M, maka Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 150 juta dan maksimal 1,75% PAD.

2. Jika PAD sebesar Rp. 15 M s/d Rp. 50 M, maka Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 262,5 juta dan maksimal 1% dari PAD.

3. Jika PAD sebesar Rp. 50 M s/d Rp. 100 M, maka Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 500 juta dan maksimal 0,75% dari PAD.

4. Jika PAD sebesar Rp 100 M s/d Rp. 250 M, maka Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 750 juta dan maksimal 0,40% dari PAD.

5. Jika PAD sebesar Rp. 250 m s/d Rp. 500 M, maka Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 1 M dan maksimal 0,25% dari PAD. 6. Jika PAD ≥ Rp. 500 M, Gubernur dan wakilnya akan menerima minimal Rp. 1,25 M atau maksimal 0,15% dari PAD.

Sementara besarnya biaya penunjang operasional kepala daerah Kabupaten / Kota, ditetapkan sebagai berikut:

1. Jika PAD ≤ Rp. 5 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 125 juta dan maksimal 3% dari PAD.

2. Jika PAD sebesar Rp. 5 M s/d Rp. 10 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 150 juta dan maksimal 2% dari PAD.

3. Jika PAD sebesar Rp. 10 M s/d Rp. 20 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 200 juta dan maksimal 1,50% dari PAD. 4.

Jika PAD sebesar Rp. 20 M s/d Rp. 50 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 300 juta dan maksimal 0,80% dari PAD.

5. Jika PAD sebesar Rp. 50 M s/d Rp. 150 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 400 juta dan maksimal 0,40% dari PAD.

6. Jika PAD ≥ Rp. 150 M, maka Bupati / Walikota dan wakilnya mendapat minimal Rp. 600 juta dan maksimal 0,15% dari PAD.

Selain penghasilan bulanan yang sudah disebutkan diatas, para kepala daerah juga masih mendapatkan pendapatan lainnya dari insentif pajak dan retribusi yang memiliki dasar hukum di Pasal 7 PP Nomor 69 Tahun 2010. Besarnya pembayaran insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. < dari Rp. 1 T kepala daerah akan menerima paling banyak 6 X gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

2. Antara Rp. 1 T s/d Rp. 2,5 T akan menerima paling banyak 7 X gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

3. Antara Rp. 2,5 T s/d Rp. 7,5 T akan menerima paling banyak 8 X gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

4. > dari Rp. 7,5 T akan menerima paling banyak 10 X gaji pokok plus tunjangan yang melekat.

Setelah kita melihat dari gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh seorang kepala daerah, tampaknya sudah lebih dari cukup. Kepala daerah tidak hanya dituntut untuk cekatan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga harus piawai dalam menggaet investor dan mengoptimalkan sumber potensi daerah yang ada. Dengan demikian, semakin besar PAD yang didapatkan maka akan semakin besar pula insentif yang akan diterima oleh kepala daerah.

Untuk menghilangkan budaya korupsi di kalangan kepala daerah, jawabannya bukan dengan semata-mata menaikkan pendapatan kepala daerah. Yang harus didorong dari kepala daerah adalah reward and punishment yang jelas. Bagaimana seorang kepala daerah bekerja sesuai dengan target dan indikator yang juga jelas. Semakin besar indikator yang dicapai, maka akan semakin besar juga reward yang akan didapatkan.

Tentang Andi Mappakaya

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Mon, 11 Mar 2013 07:03:00 +0000

Andi Mappakaya

Nama              : Andi Mappakaya
Partai           : Partai HANURA
Daerah Pemilihan      : Bone 1
No. Urut                        : 1 ( Satu )
Tempat / Tgl. Lahir      : Watampone, 25 Oktober 1977
Jenis Kelamin          : Laki-Laki
Agama              : Islam
Pendidikan       : Sarjana
Status                              :-
Pekerjaan          : Kepala desa Tadang Palie
Alamat                             : Kota Watampone

Sitemap

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Fri, 01 Mar 2013 08:08:00 +0000

Politikus Gerindra Pindah Gerbong ke Hanura

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 26 Feb 2013 05:59:00 +0000

Pasangan Calon Gubernur Harun Al Rasyid dan Calon Wakil Gubernur Muhyi Abidin atau paket "Harum" saat mendaftar di KPU NTB, Rabu (06/02/13).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI, Saleh Husin mengatakan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Harun Al Rasyid bergabung dengan partainya. Harun Al Rasyid, kata Saleh, memastikan diri bergabung dengan Hanura sejak dua pekan lalu.

"Kini Harun sedang merampungkan proses administratif di Partai Gerindra sekaligus proses pergantian antar waktu (PAW) di DPR," kata Saleh di Gedung Usmar Ismail, Jakarta (25/2/2013). Saleh menambahkan, Harun berniat maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTB). Proses pilgub NTB itu akan digelar tahun ini.

Menurut Saleh, Harun di Hanura akan mengisi kursi Ketua DPD Partai Hanura NTB, agar lebih fokus pada proses pencalonannya sebagai gubernur. Saleh mengaku belum mengetahui alasan kepindahan Harun dari Gerindra ke Hanura.

"Mungkin karena melihat magnetnya Hanura makin bagus," tutur Ketua DPP Hanura itu. Saleh menambahkan, bergabungnya tokoh nasional dan politikus baru merupakan tambahan kekuatan politik Hanura. Posisi Harun sekarang ini menurutnya sama halnya dengan bergabungnya Hary Tanoesoedibjo di Hanura.

Saleh berharap, akan semakin banyak kader-kader Persatuan Indonesia (Perindo) bergabung ke Hanura. "Kalau ada tambahan orang tentu akan menambah bobot gerakan Hanura,"pungkas Saleh.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014 (kompas)

Yuddy Chrisnandi Berharap Anas ke Hanura

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 26 Feb 2013 05:56:00 +0000

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua dari kanan) berfoto dengan (kiri ke kanan) Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat, Yuddy Chrisnandi, yang hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta, Rabu (21/7/2010). Mukernas PKB diselenggarakan dalam rangka hari lahir (Harlah) PKB yang jatuh pada 23 Juli. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Kader Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, berharap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bergabung ke Hanura. Yuddy adalah kolega Anas Urbaningrum semasa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Yuddy, Anas memiliki daya tarik tersendiri sebagai pemimpin muda yang berani.

"Saya memang berharap kalau Anas mundur, dia bisa ke Hanura. Daya tarik Anas itu hebat, personalitas kuat, mampu kalahkan elite lain di Demokrat," kata Yuddy di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Yuddy menambahkan, kekuatan Anas dapat diketahui dalam kongres pemilihan ketua umum Demokrat pada 2010 silam. Pada waktu itu, kata dia, Anas tidak memiliki modal banyak, tetapi dapat mengalahkan kader Demokrat yang lain.

Namun, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura itu, Anas baru dapat bergabung di Hanura jika ketua umum partai tersebut, Wiranto, telah memberikan lampu hijau.

"Selalu ada kemungkinan, tetapi kalau dia mau jadi kader Hanura harus izin dulu ke Pak Wiranto," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Anas Urbaningrum tak hanya mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tetapi juga mundur sebagai kader Demokrat.

Pernyataan mundur sebagai ketua umum disampaikan Anas pada Sabtu (23/2/2013) lalu. Pengunduran diri ini disampaikannya sehari setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.

"Otomatis keluar juga. Dia mundur sebagai ketum dan juga kader," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin ini.

Menurut Saan, pengunduran diri Anas itu tidak perlu disertakan dengan surat kepada Majelis Tinggi ataupun Dewan Pimpinan Pusat. Saan mengungkapkan, menurut Anas, ia mundur karena tak ingin menjadi beban partai.

"Jadi dia, Mas Anas, tidak akan membuat surat pengunduran diri karena tidak ada keharusannya memang," tegas Saan.

Wiranto Luncurkan Hanura Digital di Hadapan Ratusan Mahasiswa

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 26 Feb 2013 05:03:00 +0000

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, memberikan buku berjudul "Bersaksi di Tengah Badai" kepada perwakilan mahasiswa dari 40 kampus se-Jabodetabek, Semarang, dan Banten yang mengikuti acara 'Hati Nurani Bicara bersama Wiranto dan Peluncuran Hanura Digital'

‘’Kami ingin rakyat selalu mengetahui dan mengikuti perkembangan Partai Hanura, dan kami ingin selalu mengkomunikasikan apa yang kami lakukan baik di Parlemen maupun didalam kegiatan non parlemen, itulah mengapa kami luncurkan Hanura Digital," ujar Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura, pada acara 'Hati Nurani Bicara Bersama Wiranto dan Peluncuran Hanura Digital' di Gedung Usmar Ismail pada hari Senin, 25 Februari 2013.

"Kami ingin nilai–nilai yang kami pegang teguh, yaitu hati nurani, yang jadi kompas kebenaran terus tersebar kepada rakyat melalui media digital," lanjut Wiranto pada acara yang diikuti sekitar 500 mahasiswa yang berasal dari Pengurus BEM, Senat dan aktivis kemahasiswaan dari lebih dari 40 Kampus di Jabodetabek, Banten dan Semarang.

Sebelum peluncuran dan orasi, dipaparkan video perjalanan sejarah Wiranto sebagai pengawal demokrasi dan reformasi sehingga transformasi bangsa mampu berjalan damai. Video tersebut disambut hangat oleh para mahasiswa.

Acara tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan Krisdayanti yang beberapa waktu lalu juga menyatakan diri bergabung dengan Srikandi Hanura.

Dalam orasinya, Wiranto menambahkan "Tidak cukup para pemimpin kita mengandalkan otak saja karena yang ada hanya hitungan untung rugi, apa yang menguntungkan bagi kita, tapi kita harus bertanya pada hati nurani apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah akan memberikan keuntungan, bukan kesengsaraan bagi rakyat? Yang bisa menjawab adalah hati nurani," tegas Wiranto. Jika kita selalu mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap keputusan, maka kita akan terhindar dari penyimpangan.

Acara itu dihadiri sekitar 500 mahasiswa yang berasal antara lain dari Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Nasional, UPN Veteran, Universitas Bung Karno, Universitas Gunadharma, STMT Trisakti, Universitas Budi Luhur, Universitas Negeri Tirtayasa Banten, IAIN Serang, Universitas YAI, Uhamka, Universitas Diponegoro Semarang

Adapun dalam Hanura Digital ini layanan yang diberikan adalah

1. Website

Sebagai sebuah partai politik peserta pemilu 2014, Partai Hanura serta kegiatan-kegiatan Partai Hanura dan Wiranto menjawab keingintahuan publik tentang seluk-beluk Partai Hanura. Segalanya akan terjawab di www.hanura.com karena di website tersebut juga terdapat tulisan berupa pandangan sejumlah kader akan kasus tertentu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selain itu, hadir pula www.wiranto.com yang berisi tentang sosok Ketua Umum Partai Hanura tersebut, lengkap dengan perjalanan karier serta testimoni orang-orang mengenai sosok Wiranto.

2. Facebook Fanpage

Masyarakat dapat selalu merasa dekat dengan Partai Hanura melalui Facebook di www.facebook.com/hanura.official baik untuk memberi masukan, saran, kritik, pertanyaan atau hanya sekedar menyapa dan memberi dukungan untuk Partai Hanura. Fanpage ini juga memiliki komik berjudul “Mas Han & Mba Nur” yang berisikan tentang sejumlah kritik sosial di masyarakat kita. Pada bulan Maret 2013, fanpage Partai Hanura juga akan menggelar lomba “Suarakan Nuranimu” yang dapat diikuti oleh semua pihak. Lomba tersebut bertujuan untuk mencari permasalahan serta masukan dari masyarakat terkait dengan topik-topik tertentu setiap bulannya.

Untuk dapat berinteraksi langsung dengan Wiranto, masyakarat dapat me-like www.facebook.com/wiranto.official dan menyimak pandangan Wiranto soal berbagai hal, baik kisah hidupnya, kasus yang sedang terjadi saat ini, maupun visi-misi Wiranto tentang Indonesia ke depannya. Di fanpage ini pula hadir komik berjudul “We Ran To Success” yang bercerita soal Wiranto saat masih muda, dan bagaimana berbagai pengalaman hidupnya menjadikan dia seperti sosok yang kita kenal saat ini.

3. Pendaftaran Online

Bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk berjuang bersama dengan Partai Hanura, bisa langsung mendaftar melalui website partai, Facebook fanpage Partai, serta Facebook fanpage Wiranto.

4. Instagram

Social Media khusus untuk memposting foto-foto ini akan membuat masyarakat merasa lebih dekat dan mengenal lebih jauh sosok Wiranto dalam akun bernama wirantoID, karena foto yang di posting akan memperlihatkan dunia dari sisi seorang Wiranto.

Selain yang sudah tersebut di atas, dalam waktu dekat ini juga akan hadir beberapa produk lainnya, yaitu:

1. Mobile apps

Tersedia untuk pengguna handphone Android, Blackberry, dan iPhone. Semua kemudahan website akan segera hadir dalam genggaman Anda, sehingga tidak perlu lagi takut ketinggalan info terbaru dari Partai Hanura dan Wiranto.

Sumber :

Tatakrama dalam Berpolitik

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 26 Feb 2013 04:23:00 +0000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali dikalangan intelektual dan kaum elit politik bangsa Indonesia tercinta ini. Aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, dan hukum serta hankam merupakan ranah kerjanya Pancasila di dunia Indonesia yang sudah menjadi dasar Negara dan membawa Negara ini merdeka hingga. Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka selama itu, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam Filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan noram-norma yang merupaka pedoman dalam tindakan atau suatu aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar.

Sebagai suatu nilai, Pancasila merupakan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat bangsa, maupun negara mkaa nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu norma pedoman.

1.2.Rumusan Masalah

Pengertian Pancasila
Pengertian Etika
Pengertian Politik
Pengertian Nilai
Pengertian Moral
Pengertian Norma
Etika Politik
Legitimasi Kekuasaan
Legitimasi Moral dalam Kekuasaan
Makna Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Berpolitik
Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.3.Tujuan

Problematika yang sering muncul di Negara ini sangat sarat denganpenyimpangan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila. Penindasan, korupsi dan kriminalitas lainnya muncul diberbagai hirarkisme warga, mulai dari masyarakat biasa hingga para penguasa dan elit politik Indonesia. Sebagian orang berpendapat bahwa keadilan hanya milik orang berkuasa, orang “berduit” dan bahkan keadilan bisa dibeli, yang kemudian muncul istilah “mafia hukum”.

Hal ini sangat memprihatinkan bangsa Indonesia yang notabennya Negara hukum yang paling tertib didunia. Keresahan warga muncul disemua genre, yang mana ini mencerminkan kekrisisan realisasi Pancasila sebagai etika politik bangsa dan minimnya penegakan keadilan dan hukum Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan.

2.2.Pengertian Etika

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang menbahasa tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terntentu atau bagaimana kita haru mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan pelbagai kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendir dan etika sosial merupakan keawajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

2.3.Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kata Politics yang memmiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decisionsmaking mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih.

Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suartu kekuasaan (power), dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan pernah terwujud.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai pplitik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

2.4.Pengertian Nilai

Terbagi atas 3 :

Nilai dasar yaitu Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak.
Nilai Instrumental yaitu Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar ,yang biasanya dalam wujudd norma sosial atau norma hukum ,yang selanjutnnya akan terkristalisasi oleh lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan temapat dan waktu.
Nilai Praktis yaitu nilai yang seesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan.

Nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Nilai ideal
Nilai material
Nilai spiritual
Nilai pragmatis
Nilai positif
Nilai logis
Nilai etis
Nilai estetis
Nilai sosial
Nilai religius

2.5.Pengertian Moral

Yaitu ajaran baik atau buruk tentang perbuatan dan kelakuan.Pancasila sebagai nilai moral perorangan,moral bangsa,dan moral negara mempunyai pengertian :

Dasar negara repuplik indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku.
Pandangan hidup bangsa indonesia yanng dapatt mempersatukan srta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan.
Jiwa dan kepribadian bangsa indonesia karena pancasila merupakan ciri khas bangsa indonesia.

2.6.Pengertian Norma

Pancasila sebagai sumber hukum
Pancasila sebagai nilai pertahanan

2.7.Etika Politik

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan.dalam hal ini termasuk setika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betulsalahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif.

Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hokum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.

2.8.Legitimasi Kekuasaan

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban. Kewibawaan penguasa yang paling meyakinkan adalah keselarasan social, yakni tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan menandakan bahwa masyarakat resah. Sebaliknya, keselarasan akan tampak apabila masyarakat merasa tenang, tentram dan sejahtera. Jadi secara etika politik seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya.

2.9.Legitimasi Moral dalam Kekuasaan

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi normanorma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan kepamakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutantuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Apabila masyarakatnya adalah masyarakat yang religius, maka ukuran apakah penguasa itu memiliki etika politik atau tidak tidak lepas dari moral agama yang dianut oleh masyarakatnya.

2.10.Makna Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Berpolitik

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silasilanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bias ditukarbalikan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta seluruh alam. YangMaha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zat-Nya, sifat- Nya dan perbuatan-Nya. Atas keyakinan demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan …”. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945.

Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berabeka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”. Selanjutnya lihat batang tubuh UUD 1945.

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

permusyarawatan/Perwakilan Kata rakyat yang menjadi dasar Kerakyatan, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut system demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu, “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat …”. Selanjutnya lihat dalam pokok pasal-pasal UUD 1945.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga Negara Indonesia baik yang tinggal didalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu “Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia … Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Selanjutnya dijabarkan dalam pasalpasal UUD 1945. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas. Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyarawatan/Perwakilan dan dengan penuh keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tampa pandang bulu. Nilai-nilai Pancasila tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbaghai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat.

2.11.Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sesuai Tap MPR No. VI/MPR/2001 dinyatakan pengertian dari etika kehiddupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalam pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB.III

PENUTUP

3.1.KESIMPULAN

Kita harus mengerti bagaimana politik itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amanah pancasila, tudak bertentangan dan bukan bagaimana pancasila dipolitikkan oleh para penguasa negara khususnya negara Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

file.upi.edu/...Pancasila.../PANCASILA_SEBAGAI_ETIKA.pdf.

Setia,elly m.2005.Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila.PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA;Jakarta.

Hatta mohammad.1984.Uraian Pancasila.Mutiara;Jakarta.

Budiardjo.1981.Dasar-dasar Ilmi Politik.Gramedia;Jakarta.

( http://chayoy.blogspot.com)

Wah, Mau Maccaleg di Demokrat, Bayar Rp 100 Juta

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Tue, 26 Feb 2013 03:44:00 +0000

Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya, mensyaratkan peminat bakal calon legislatif (Bacaleg), memiliki deposito minimal Rp 100 juta. Hal ini sebagai tolok ukur finansial dari Bacaleg yang mendaftar untuk DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat.

"Persyaratan memiliki deposito minimal Rp 100 juta juga sebagai jaminan keseriusan mereka yang mendaftar Bacaleg," kata Dadik Risdayanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Minggu (24/2/2013).

Dijelaskan Dadik, dengan besarnya dana deposito yang dimiliki pendaftar, maka akan meringankan beban Partai Demokrat untuk menyiapkan saksi di masing-masing tempat pemungutan suara nantinya. Di samping itu, dengan kemampuan finansial yang besar maka Bacaleg tersebut diharapkan nantinya memiliki modal kuat bertarung dalam Pileg.

"Itu maksud kami dengan mengharapkan mereka yang mendaftar Bacaleg dari Demokrat memiliki deposito besar dan tidak pas-pasan," tutur Dadik Risdayanto.

DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mulai 26 Februari hingga 14 Maret 2013 mulai membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dalam Pileg 2014 mendatang.(Tribun Timur))

Kades Tadang PaliE Akan Ikuti “Maccaleg”

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Mon, 25 Feb 2013 09:14:00 +0000

Ulaweng, TRIBUN BONE- Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang berlangsung 2014 mendatang memang terbilang masih cukup lama. Namun, sejumlah kalangan sudah mulai manyiapkan strateginya untuk bertarung menjadi wakil rakyat. Bahkan sejumlah nama seudah santer diperbincangkan akan ikut “Maccaleg” di persta demokrasi lima tahunan itu .
            Salah satu misalnya, Kepala Desa Tadang PaliE, Kecamatan Ulaweng, Andi Mappakaya akan maju dalam pemilihan legislative 2014 mendatang. Majunya orang nomor satu di Desa Tadang PaliE itu karda berkat desakan dari keluarga, teman, dan masyarakat di sana dan kota watampone sekitarnya yang selalu memberikan dorongan untuk maju sebagai wakil rakyat.

            Andi Mappakaya saat ditemui kemarin mengatakan, pihaknya akan maju pada pemilu legislative ini karena dari desakan teman-teman disana. “Insya Allah kalau Tuhan meridhoi saya akan maju pada pemilihan legislative mendatang,” ujarnya.

            Ia menyebutkan dalam pemilu mendatang pihaknya akan maju melalui kendaraan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dijelaskan, keinginannya untuk maju dipercayakan nantinya akan memperjuangkan rakyat.

            “sudah lama warga Tadang PaliE menginginkan saya untuk maju sebagai wakil rakyat agar jika kelak saya nanti terpilih, maka saya siap memperjuangkannya,” ujarnya.

            Sosok kades muda ini memang dikenal orangnya peramah dan dekat dengan masyarakat. Sehingga, tidak salah jika dirinya didorong untuk maju mewakili masyarakat khususnya Dapil 1 yakni, kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, dan Palakka (Bur)

Modernisasi sebagai Unsur dari Proses Sosial

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Sat, 23 Feb 2013 11:37:00 +0000

ANDI MAPPAKAYA, Bagian penting dari proses sosial ialah proses modernisasi yang merupakan suatu perubahan total dari suatu masyarakat dalam keadaan tradisional menuju suatu masyarakat yang maju.

Secara historis modernisasi berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural dan mental yang terjadi di Barat sejak abad ke- 16 dan mencapai puncak pada abad ke 19 dan 20. Modernisasi meliputi proses industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi, demokrasi, pengaruh kapitalisme, perkembangan individualisme dan motivasi untuk berprestasi, meningkatkan pengaruh akal dan sains serta berbagai proses lainnya.

Masyarakat Eropa Barat selama abad ke 17 dan 18 sudah mengalami serangkaian mutasi ekonomi dan politik yang mencapai titik kulminasinya pada revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis tahun 1789. Sejak saat itu sebuah dunia barupun tergambar di tandai dengan adanya industrialisasi, pembagian kerja dan urbanisasi berkembangnya negara, bangsa dan naik daunnya demokrasi massa. Sejajar dengan hal itu nilai-nilai barupun lahir; bahwa rasio menjadi satu-satunya penguasa yang diterima untuk ditaati oleh manusia; kebebasan dan kesetaraan dimasukkan pada hak-hak universal dalam deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara. Seluruh transformasi ini membuka apa yang biasa disebut sebagai era modern.

Menurut S. Susanto bahwa dalam modernisasi kemajuan ekonomi menjadi pokok untuk negara-negara yang berkembang, perubahan dari negara agraris menuju ke sistem ekonomi industri dengan harapan bahwa perubahan ini akan dapat menghasilkan perbaikan nasib.

Proses modernisasi ialah mempergunakan perubahan dan mengarah hanya pada kemajuan dan perbaikan hasil manusia dengan hasil yang sebaik-baiknya. Untuk memperlancar modernisasi adalah nasionalisme, karena dengan nasionalisme memungkinkan perubahan sosial dalam arah modernisasi. Untuk negara-negara berkembang nasionalisme telah mengakhiri dan menabrak unsur-unsur penghambat modernisasi dalam tradisi.

Modernisasi sebagai Bagian dari Proses Sosial

Setiap masyarakat mempunyai bentuk sosialnya sendiri, karenanya ada hubungan antara struktur atau sistem sosial dengan pelembagaan, sebab kedua-duanya membuat norma untuk masyarakat dan organisasi. Dengan demikian, maka apabila modernisasi hendak diadakan atau di mulai negara-negara berkembangan haruslah ditemukan dahulu faktor-faktor pembuat norma yang semuanya terjadi dalam interaksi antar individu atau antar kelompok.

Modernisasi merupakan proses sistimatik. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi dan sebagainya. Proses modernisasi ini terkait seperti menggali satu lubang di satu tempat secara terus-menerus, dan oleh karena itu wajah aspek-aspek modernisasi akan tampil secara mengelompok dan beraturan ketimbang terpisah-pisah.

Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan arah perubahannya berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Proses modernisasi itu sangat luas, hampir-hampir tidak bisa dibatasi ruang lingkup masalahnya, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan seterusnya.

Secara historis, modernisasi merupakan perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada satu masyarakat modern. Proses perubahan itu didorong oleh berbagai usaha masyarakat dalam memperjuangkan harapan dan cita-citanya, yaitu perubahan kehidupan dan penghidupan yang ada menjadi lebih baik. Karakteristik umum dari modernisasi adalah menyangkut bidang-bidang tradisi-tradisi sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kependudukan dan mobilitas sosial. Berbagai bidang tersebut berproses sehingga mencapai pola-pola perikelakuan baru yang terwujud pada kehidupan masyarakat modern.

Adpun sisi utama dari gerakan modernisasi itu adalah :

Modernisasi tekno – ekonomi: terobosan ilmu dan tekhnologi yang kalau diterapkan pada perekonomian, mengubah organisasi produksi distribusi, dan usaha serta memajukan produktifitas kerja manusia.
Modernisasi politis: pembangunan dan kendali yang semakin meningkat dari aparat politik-pemerintahan terhadap masyarakat. Selain itu, modernisasi politik berarti diferensiasi, spesialisasi, dan sentralisasi badan-badan negara. Dalam lingkungan-lingkungan tertentu modernisasi politik didefenisikan sebagai demokratisasi aparatur politik.
Modernisasi kultural: tersebarnya secara umum kesantaian, budaya massa, dan media komunikasi massa. Lebih tepat, perubahan-perubahan ini menunjuk pada gambaran :manusia baru” yang terbebas dari aturan-aturan moral politis, dan keagamaan dalam masyarakat tradisional. Modernisasi budaya adalah kemunculan individu-independen, percaya diri, rasional, dan menguasai nasibnya sendiri, yang sanggup menghadapi seluruh dunia, dan seterusnya.
Modernisasi waktu: ini menundukkan berakhirnya masa daur masyarakat-masyarakat tradisional. Jaman modern adalah kronometris, linier dan bisa dibalikkan. Selain itu, ini berarti bahwa manusia modern lebih banyak berorientasi ke masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa lalu. Modernisasi tidak mengenal langkah mundur, jika terpaksa melangkah mundur hal ini dianggap sebagai kebetulan atau perkecualian dalam perjalanan sejarahnya.

Modernisasi baik yang berasal dari Barat maupun dari Timur menampilkan tantangan dasar yang sama, perpaduan antara semangat kaum rasionalis dan positive. Sekarang modernisasi sedang terjadi mencakup seluruh lingkup lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada sebagaimana juga terjadi pada tiap-tiap individu secara pribadi. Hakekat dari perubahan ini adalah pergeseran dalam cara menyampaikan ide dan sikap, karena apa yang dilakukan modernisasi adalah menyebarkan gambaran yang jelas kepad masyarakat tentang cara hidup baru dan berdaya guna.

Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Sat, 23 Feb 2013 08:24:00 +0000

Anas Urbaningrum mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua umum partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013).

ANDI MAPPAKAYA, Anas Urbaningrum akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Standar etik pribadi saya mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Minggu (23/2/2013) siang.

Ia mengatakan, kebetulan standar etik yang dipegangnya sesuai dengan isi Pakta Integritas yang diminta Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani seluruh kader pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Namun, tanpa pakta itu pun, Anas mengaku sudah memegang prinsip tersebut.

"Saya mundur sebagai Ketua Umum partai Demokrat," ujar Anas kembali.

Hal tersebut, kata Anas, bukan berarti ia mengaku salah. Ia menghormati kebijakan yang dibuat partainya. Anas tetap meyakini tidak terlibat dalam skandal Hambalang yang disebutnya sebagai tuduhan tak mendasar.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor antara lain menyebutkan, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar".

Huruf a dan b dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan pidananya, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin tahun 2009 . KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres ke II di Bandung, Jawa Barat, pada 20-23 Mei 2010 . Ketika itu, ada tiga kandidat ketua umum, yakni Anas, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Dalam pemungutan suara putaran pertama, Anas unggul dengan 236 suara. Adapun Marzuki mendapat 209 suara dan Andi sebanyak 82 suara. Lantaran tidak ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, pemungutan suara putara kedua dilakukan.

Pada putaran kedua, mantan Ketua Umum PB HMI itu unggul dengan perolehan 280 suara. Adapun Marzuki memperoleh 248 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Dorongan agar Anas mundur sudah lama disuarakan berbagai pihak setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang konsisten dan gamblang mendesak Anas mundur. Ketidakjelasan status Anas ketika itu dinilai menyandera partai. Akibatnya, partai terancam "karam" di Pemilu 2014 setelah elektabilitas partai terus merosot.(kompas)

Anas Yakin Bakal Jadi Tersangka Setelah Kewenangannya Dipreteli SBY

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Sat, 23 Feb 2013 08:19:00 +0000

Kenangan Anas dan Ibas (Rivki/ detikcom)

ANDI MAPPAKAYA - Pada tanggal 8 Februari 2013, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) meminta Anas Urbaningrum fokus pada masalah hukum di KPK. Dalam keterangan yang disampaikan seorang diri di Cikeas, SBY berharap keadilan dapat ditegakkan dalam penanganan kasus Hambalang.

Anas yang pada awalnya sangat yakin tidak akan memiliki status dalam status Hambalang mulai berpikir ulang. Dia merasa sudah divonis kelak akan menjadi tersangka.

"Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK berarti saya sudah divonis punya status hukum Status hukum yang dimaksud adalah tersangka," tutur Anas Urbaningrum di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2013).

Anas mengaku beberapa petinggi PD sudah yakin minggu ini dirinya bakal ditetapkan sebagai tersangka. Anas pun menyebutkan peristiwa ini tidak bisa lepas dari bocornya sprindik KPK.

"Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh," katanya.

Alur proses menjadikan Anas menjadi tersangka sangat jelas. Sehingga Anas mengatakan masyarakat umum pun dapat dengan mudah membaca skenario itu.

"Itulah faktanya, itulah rangakaian kejadiannya dan tidak butuh pencermatan tidak terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu," ujarnya.(detik.com)

Hanya Loyalis yang Dampingi Anas Umumkan Berhenti dari Ketum PD

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Sat, 23 Feb 2013 08:16:00 +0000

Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Demokrat masih setia mendampingi Anas Urbaningrum. Dalam jumpa pers, tak ada pengurus lain yang datang ke kantor DPP PD. Hanya loyalis Anas yang terlihat.

Pantauan detikcom di Kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (23/2/2013), tampak mendampingi Anas di antaranya Wakil Sekjen Saan Mustopa, Ketua DPP Umar Arsal, Sekretaris Bidang Agama Makmun
Murod, Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmat.

Para pengurus ini memang sering menemani Anas di kediamannya Jalan Duren Sawit, Jaktim, sejak Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono mulai membahas agenda penyelamatan partai.

Dalam jumpa pers, Anas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat. Dia berharap penggantinya akan bekerja lebih baik untuk partai.

Selain itu, Anas menegaskan akan mengikuti proses hukum meski dirinya yakin tidak bersalah dalam perkara korupsi Hambalang. "Saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan," ujarnya.

Anas juga menyinggung kasus hukumnya yang diduga terkait peristiwa politik. Dia bahkan kembali mengingatkan proses Kongres PD di Bandung yang memenangkan dirinya sebagai ketum partai.

"Kongres itu ibarat bayi yang lahir, Anas ibarat bayi yang lahir tidak diharapkan," imbuhnya.

Mengenal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Fri, 22 Feb 2013 14:22:00 +0000

ANDI MAPPAKAYA, Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Fungsi DPRD

DPRD memiliki fungsi :

legislasi,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
pengawasan,Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Mengusulkan:
- Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
- Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Keanggotaan DPRD

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Alat Kelengkapan dan Sekretariat DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

Kekebalan Hukum

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

Penyidikan

Jika anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Ketentuan ini berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan (seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba).

Daftar Desa / Kelurahan di kabupaten Bone

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Fri, 22 Feb 2013 13:54:00 +0000

ANDI MAPPAKAYA, Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta nomor kode pos (postcode / zip code) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Republik Indonesia.

Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Provinsi : Sulawesi Selatan (Sulsel)
Kabupaten : Bone
Kota : Watampone

1. Kecamatan Ajangale
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ajangale di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Allamungeng Patue (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Amessangeng (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Labissa (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Lebbae (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Leppangeng (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Manciri (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Opo (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Pacciro (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Pinceng Pute (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Pompanua (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Pompanua Riattang (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Salewangeng (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Telle (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Timurung (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Welado (Kodepos : 92755)
2. Kecamatan Amali
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Amali di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Ajang Laleng (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Amali Riattang (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Benteng Tellue (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Bila (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Laponrong (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Lili Riattang (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Mampotu (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Mattaro Purae (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Tacipong (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Tassipi (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Tocinnong (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Ulaweng Riaja (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Waempubbue (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Waemputtange (Kodepos : 92755)
- Kelurahan/Desa Wellulang (Kodepos : 92755)
3. Kecamatan Awangpone
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Awangpone di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Abbanuang (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Awo Lagading (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Bulumparee (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Cakke Bone (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Carebbu (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Cari Gading (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Cumpiga (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Jaling (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Kading (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Kajuara (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Lappo Ase (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Lettekko (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Maccope (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Mallari (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Mappalo Ulaweng (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Mappalo Ulaweng I (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Matuju (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Paccing (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Unra (Kodepos : 92776)
4. Kecamatan Barebbo
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Barebbo di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Kading (Kodepos : 90225)
- Kelurahan/Desa Apala (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Attobaja (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Bacu (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Barebbo (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Cempaniga (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Cingkang (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Cinnong (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Congko (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Corawalie (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Kajaolaliddong (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Kampuno (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Lampoko (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Parippung (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Samaelo (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Sugiale (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Talungeng (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Watu (Kodepos : 92771)
- Kelurahan/Desa Wollangi (Kodepos : 92771)
5. Kecamatan Bengo
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengo di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bengo (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Bulu Allapporenge (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Liliriawang (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Mattaro Puli (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Samaenre (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Selli (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Tungke (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Walimpong (Kodepos : 92763)
6. Kecamatan Bontocani
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontocani di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Kahu (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Bana (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Bontojai (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Bulusirua (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Ere Cinnong (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Lamoncong (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Langi (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Pammusureng (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Pattuku (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Watangcani (Kodepos : 92768)
7. Kecamatan Cenrana
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Cenrana di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Ajallasse (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Cakkeware (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Cenrana (Awang Cenrana) (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Labotto (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Laoni (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Latonro (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Lebbongnge (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Naga Uleng (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Pacubbe (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Pallae (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Pallime (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Panyiwi (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Pusungnge (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Ujung Tanah (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Watang Cenrana (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Watang Labotto (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Watang Ta (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Watu (Kodepos : 92754)
8. Kecamatan Cina
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Cina di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Abbumpungeng (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Ajangpulu (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Arasoe (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Awo (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Cinennung (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Cinennung I (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Kanco (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Kawerang (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Lompu (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Padang Loang (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Tanete (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Tanete Harapan (Kodepos : 92772)
- Kelurahan/Desa Welenreng (Kodepos : 92772)
9. Kecamatan Dua Boccoe
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dua Boccoe di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Cabbeng (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Kampoti (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Laccori (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Lallatang (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Matajang (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Melle (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Padacenga (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Pakkasalo (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Panyili (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Pattiro (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Praja Maju (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Sailong (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Sanrangeng (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Solo (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Tawaroe (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Tempe (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Tocina (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Turumame (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Ujung (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Uloe (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Unnyi (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Watang Padacenga (Padacengnga) (Kodepos : 92753)
- Kelurahan/Desa Watang Padacenga I (Kodepos : 92753)
10. Kecamatan Kahu
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kahu di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Biru (Kodepos : 92714)
- Kelurahan/Desa Cenrana (Kodepos : 92754)
- Kelurahan/Desa Palakka (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Arallae (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Balle (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Bonto Padang (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Cakkela (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Cammilo (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Carima (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Hulo (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Labuaja (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Lalepo (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Maggenrang (Manggenrang) (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Maggenrang I (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Matajang (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Mattoanging (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Nusa (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Palattae (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Pasaka (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Sanrego (Kodepos : 92767)
- Kelurahan/Desa Tompong Patu (Kodepos : 92767)
11. Kecamatan Kajuara
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajuara di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Abbumpungeng (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Ancu (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Ancu I (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Angkue (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Awang Tangka (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Buareng (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Bulu Tanah (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Gona (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Kalero (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Lamakkaba (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Lappa Bosse (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Lemo (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Mallahae (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Mallahae I (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Massangkae (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Padaelo (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Pude (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Raja (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Tarasu (Kodepos : 92776)
- Kelurahan/Desa Waetuwo (Kodepos : 92776)
12. Kecamatan Lamuru
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lamuru di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Barakkae (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Barakkae I (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Barugae (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Lalebata (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Mamminasae (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Massenrenpulu (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Mattampa Bulu (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Mattampa Walie (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Padaelo (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Poleonro (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Seberang (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Sengeng Palie (Kodepos : 92764)
- Kelurahan/Desa Turucinnae (Kodepos : 92764)
13. Kecamatan Lappariaja
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lappariaja di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Lili Riattang (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Mattampa Walie (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Patangkai (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Pattuku Limpoe (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Sengeng Palie (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Tenri Pakkua (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Tonronge (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Ujung Lamuru (Kodepos : 92763)
- Kelurahan/Desa Waekeccee (Kodepos : 92763)
14. Kecamatan Libureng
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Libureng di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Baringeng (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Binuang (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Bune (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Ceppaga (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Laburasseng (Laburasse) (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Mallinrung (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Mario (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Mattiro Bulu (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Mattiro Deceng (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Pitumpidange (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Poleonro (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Ponre-Ponre (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Ponre-Ponre I (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Suwa (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Swadaya (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Tanabatue (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Tappale (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Tompobulu (Kodepos : 92766)
- Kelurahan/Desa Wanuawaru (Kodepos : 92766)
15. Kecamatan Mare
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mare di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Batu Gading (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Cege (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Data (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Kadai (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Karella (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Lakukang (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Lapasa (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Lappa Upang (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Lappa Upang I (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Mario (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Mattampa Walie (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Padaelo (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Pattiro (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Sumaling (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Tellongeng (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Tellu Boccoe (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Ujung Salangketo (Kodepos : 92773)
- Kelurahan/Desa Ujung Tanah (Kodepos : 92773)
16. Kecamatan Palakka
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palakka di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bainang (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Cinennung (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Lemoape (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Maduri (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Mattanete Bua (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Melle (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Mico (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Panyili (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Pasempe (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Passippo (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Siame (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Tanah Tenga (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Tirong (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Ureng (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Usa (Kodepos : 92761)
17. Kecamatan Patimpeng
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Patimpeng di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Batulappa (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Bulu Ulaweng (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Latellang (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Maddanrengpulu (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Masago (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Massila (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Paccing (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Patimpeng (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Pationgi (Kodepos : 92768)
- Kelurahan/Desa Talabangi (Kodepos : 92768)
18. Kecamatan Ponre
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ponre di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bolli (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Mappesangka (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Mattampae (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Pattimpa (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Poleonro (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Salampe (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Salebba (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Tellu Boccoe (Kodepos : 92765)
- Kelurahan/Desa Turu Adae (Kodepos : 92765)
19. Kecamatan Salomekko
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Salomekko di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bellu (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Gattareng (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Malimongeng (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Manera (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Mappatoba (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Mappatoba I (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Pancaitana (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Tebba (Kodepos : 92775)
- Kelurahan/Desa Ulu Balang (Kodepos : 92775)
20. Kecamatan Sibulue
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sibulue di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Ajang Pulu (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Balieng Toa (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Balieng Toa I (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Bulie (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Cinnong (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Kalibong (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Lette Tanah (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Mabbiring (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Malluse Tasi (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Manajeng (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Maroanging (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Massenrengpulu (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Pakkasalo (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Pasaka (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Pattiro Bajo (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Pattiro Riolo (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Pattiro Sompe (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Sumpang Minangae (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Tadang Palie (Kodepos : 92781)
- Kelurahan/Desa Tunreng Tellue (Kodepos : 92781)
21. Kecamatan Tanete Riattang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bukaka (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Manurungnge (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Masumpu (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Walennae (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Ta (Kodepos : 92712)
- Kelurahan/Desa Watampone (Kodepos : 92713)
- Kelurahan/Desa Biru (Kodepos : 92714)
- Kelurahan/Desa Pappolo (Kodepos : 92721)
22. Kecamatan Tanete Riattang Barat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Watang Palakka (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Jeppee (Kodepos : 92732)
- Kelurahan/Desa Macege (Kodepos : 92732)
- Kelurahan/Desa Macanang (Kodepos : 92733)
- Kelurahan/Desa Majang (Kodepos : 92734)
- Kelurahan/Desa Bulu Tempe (Kodepos : 92735)
23. Kecamatan Tanete Riattang Timur
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Cellu (Kodepos : 92715)
- Kelurahan/Desa Toro (Kodepos : 92715)
- Kelurahan/Desa Bajoe (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Lonrae (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Tibojong (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Panyula (Kodepos : 92717)
- Kelurahan/Desa Waetuo (Kodepos : 92718)
- Kelurahan/Desa Pallette (Kodepos : 92719)
24. Kecamatan Tellu Limpoe
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tellu Limpoe di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Batu Putih (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Bonto Masunggu (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Gaya Baru (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Lagori (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Pallawa (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Sadar (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Samaenre (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Tapong (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Tellangkere (Kodepos : 91671)
- Kelurahan/Desa Tondong (Kodepos : 91671)
25. Kecamatan Tellu Siattinge
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tellu Siattinge di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Ajjalireng (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Itterung (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Lamuru (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Lanca (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Lappae (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Lappae I (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Lea (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Mattoanging (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Otting (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Padaidi (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Palongki (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Patangnga (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Patangnga I (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Pongka (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Sijelling (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Tajong (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Tokaseng (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Ulo (Kodepos : 92752)
- Kelurahan/Desa Waji (Kodepos : 92752)
26. Kecamatan Tonra
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tonra di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bacu (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Biccoing (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Bonepute (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Bulu-Bulu (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Gareccing (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Libureng (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Muara (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Padatuo (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Rappa (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Samaenre (Kodepos : 92774)
- Kelurahan/Desa Ujunge (Kodepos : 92774)
27. Kecamatan Ulaweng
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulaweng di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Cani Sirenreng (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Cinnong (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Galung (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Jompie (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Lamakkaraseng (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Lilina Ajangale (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Manurunge (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Manurunge I (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Mula Menree (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Pallawa Rukka (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Sappe Walie (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Tadang Palie (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Tea Malala (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Teamusu (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Timusu (Kodepos : 92762)
- Kelurahan/Desa Ulaweng Cinnong (Kodepos : 92762)

Dapil 1 Bone Sulawesi Selatan

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Fri, 22 Feb 2013 13:50:00 +0000

Daftar Nama Kelurahan di kecamatan Palakka kabupaten Bone

1. Kecamatan Palakka
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palakka di Kota/Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) :
- Kelurahan/Desa Bainang (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Cinennung (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Lemoape (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Maduri (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Mattanete Bua (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Melle (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Mico (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Panyili (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Pasempe (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Passippo (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Siame (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Tanah Tenga (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Tirong (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Ureng (Kodepos : 92761)
- Kelurahan/Desa Usa (Kodepos : 92761)

2. Daftar Nama Kelurahan di kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone

- Kelurahan/Desa Bukaka (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Manurungnge (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Masumpu (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Walennae (Kodepos : 92711)
- Kelurahan/Desa Ta (Kodepos : 92712)
- Kelurahan/Desa Watampone (Kodepos : 92713)
- Kelurahan/Desa Biru (Kodepos : 92714)
- Kelurahan/Desa Pappolo (Kodepos : 92721)

3. Daftar Nama Kelurahan di kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone

- Kelurahan/Desa Cellu (Kodepos : 92715)
- Kelurahan/Desa Toro (Kodepos : 92715)
- Kelurahan/Desa Bajoe (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Lonrae (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Tibojong (Kodepos : 92716)
- Kelurahan/Desa Panyula (Kodepos : 92717)
- Kelurahan/Desa Waetuo (Kodepos : 92718)
- Kelurahan/Desa Pallette (Kodepos : 92719)

4. Daftar Nama Kelurahan di kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone

- Kelurahan/Desa Mattiro Walie (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Polewali (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Watang Palakka (Kodepos : 92731)
- Kelurahan/Desa Jeppee (Kodepos : 92732)
- Kelurahan/Desa Macege (Kodepos : 92732)
- Kelurahan/Desa Macanang (Kodepos : 92733)
- Kelurahan/Desa Majang (Kodepos : 92734)
- Kelurahan/Desa Bulu Tempe (Kodepos : 92735)

Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum Untuk Pemberantasan Mafia Hukum

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 15:57:00 +0000

Sekilas Soal Mafia Hukum

H. Sarifuddin Sudding, SH.,MH.

Praktik mafia hukum telah menjadi istilah yang sehari-hari mewarnai proses penegakan hukum saat ini. Istilah mafia hukum ini berkembang seiring dengan banyaknya penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan para elit politik, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tidak hanya itu, istilah mafia hukum juga tumbuh subur dalam institusi peradilan yang berakibat menurunnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap institusi peradilan. Dalam tataran praktek, istilah mafia hukum ini kemudian menjelma menjadi stigma yang senantiasa melekat dibalik proses penegakan hukum sampai pada vonis hakim.

Tentunya istilah mafia hukum tersebut muncul berdasarkan fakta yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan yang kecewa terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih hukum dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebaliknya dalam praktek keadilan seakan menjadi barang mahal dan ilusi bagi masyarakat pencari keadilan. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seakan hanya menjadi nyata ketika disuguhkan ke dalam ide dan wacana yang mewarnai diskursus tentang hukum dan keadilan. Ironisnya, keadilan justru acapkali menjadi barang dagangan dimana siapa yang memiliki banyak uang dialah yang akan memperoleh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Demikian tragisnya tujuan hukum diperdagangkan, sehingga dalam kondisi inilah masyarakat dihinggapi rasa frustasi dan menstigmatisasi proses penegakan hukum dengan praktek mafia hukum.

Tentu kita semua tidak dapat menafikkan jika memang praktek penegakan hukum saat ini senantiasa dipengaruhi oleh praktek mafia hukum yang melibatkan aktor-aktor penegak hukum itu sendiri. Parahnya kemudian, institusi peradilan yang diharapkan sebagai benteng terakhir (the last resort) bagi pencari keadilan juga tidak luput dari praktek mafia hukum ini. Belum hilang dalam ingatan kita semua kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian, kejaksaan dan hakim yang ditangkap, didakwa, dan divonis melakukan tindak pidana korupsi, beberapa saat yang lalu kita semua terperanjat dengan adanya dugaan pemalsuan putusan peninjauan kembali kasus narkoba yang melibatkan salah seorang Hakim Agung yang mengubah vonis 15 tahun menjadi 12 tahun penjara. Tentunya, fakta-fakta tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa praktek mafia hukum merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa saat ini.

Minimnya Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum

Banyak faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya praktek mafia hukum. Disamping masalah sistem penegakan hukum yang amburadul, faktor kesejahteraan penegak hukum yang belum memadai adalah salah satu faktor tumbuh suburnya praktik mafia hukum baik dipusat maupun di daerah. Faktor minimnya kesejahteraan aparat penegak hukum ini selama bertahun-tahun telah dikeluhkan oleh aparat penegak hukum. Walaupun kita semua menyadari bahwa faktor minimnya kesejahteraan aparat penegak hukum ini hanyalah merupakan salah satu faktor saja dari buruknya penegakan hukum, akan tetapi hal ini menjadi penting mengingat faktor kesejahteraan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan (reward) dari apa yang telah dikerjakannya. Faktor gaji atau bonus merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang dijalankan yang mempengaruhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin, seorang aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, maka penegak hukum yang seyogyanya mengemban tugas yang cukup berat dalam kesehariannya pasti juga mengharapkan imbalan yang sesuai dan layak dengan kondisi saat ini. Banyak hal yang dapat dijadikan contoh, yang tentunya menjadi faktor terpengaruh dengan kinerja aparat penegak hukum. Misalnya, jika kita membandingkan kinerja penyidik dan jaksa yang bekerja di institusi KPK dengan institusi Polri maupun Kejaksaan. Tentu selisih gaji antara penyidik polisi dan jaksa yang bernaung di bawah institusi KPK dibandingkan dengan penyidik dan jaksa di bawah institusi Kejaksaan dan Kepolisian, jauh berbeda.

Demikian pula bagi aparat peradilan (hakim), dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan status hakim diakui sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil, akan tetapi sebagai pejabat negara hakim tidak memperoleh fasilitas sebagaimana layaknya seorang pejabat negara. Apalagi bagi aparat penegak hukum yang bertugas didaerah-daerah khususnya daerah perbatasan. Tentunya ukuran kesejahteraan yang diterima masih sangat jauh dari kriteria kelayakan jika disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Apa Yang Bisa Dilakukan

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan guna mewujudkan “clean and good governance”.

Khusus bagi Hakim, dengan adanya PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung, yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, kinerja para Hakim dapat lebih ditingkatkan, agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para Hakim lagi.

Oleh karena sebagai wakil Tuhan, para Hakim juga diharapkan agar dapat memutus perkara yang sebenar-benarnya dengan mengedepankan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hak keuangan dan fasilitas hakim terdiri dari 10 macam yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain. (Dalam Lampiran PP itu disebutkan tunjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 40,2 juta dan hakim pemula (masa kerja 0 tahun) untuk pengadilan Kelas II sebesar Rp 8,5 juta. Lalu, hakim pemula (pratama) untuk pengadilan Kelas IA sebesar Rp 11,8 juta. Sedangkan gaji pokok hakim pemula golongan IIIA sebesar Rp 2,064 juta, sehingga take home pay gaji hakim pemula sekitar Rp10,5 juta).

Namun demikian, kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi bagi aparat penegak hukum ini harus disertai dengan pembenahan internal institusi aparat penegak hukum itu sendiri baik dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan manajemen organisasi, maupun penegakan kode etik dan disiplin. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten dan disertai dengan pengawasan yang ketat, tentunya peningkatan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum mampu mengurangi maraknya praktek mafia hukum.

Partai Hanura Peduli Perempuan

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 15:51:00 +0000

MAPPAKAYA, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, menegaskan kekaguman dengan pesatnya kepedulian terhadap perempuan di ranah politik Indonesia. Secara khusus Moriarty juga menyatakan salut kepada Hanura sebagai parpol peduli gender.

Kekaguman Moriarty itu terkuak dalam diskusi terbatas bertema ‘Perempuan dalam Politik Indonesia’, yang digelar Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Rabu (13/2) pagi, di kediaman Dubes. Pada diskusi usai sarapan pagi itu, selain hadir Dubes Moriarty dan istri sebagai pengundang, juga dihadiri para diplomat Australia di Jakarta, serta para anggota DPR perempuan dari seluruh parpol.

Miryam S Haryani anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai HANURA (kiri), tengah berbincang bersama Ms Sarra Moriarty (tengah), istri Dubes Australia Moriarty pada acara diskusi.Perempuan Dalam Politik Indonesia di Kediaman Dubes Austrlia 13 Februari 2013

“Pak Dubes menyatakan kekaguman akan pesatnya perkembangan kepedulian akan perempuan di politik Indonesia,” kata anggota Komisi II DPR dari Partai Hanura, Miryam S Haryani. Bahkan kata Miryam, Dubes Moriarty secara khusus menyatakan selamat kepada Partai Hanura. “Beliau terkesan ketika saya buka fakta bahwa partai kami tak hanya telah melampaui batas kuota 30 persen caleg perempuan, tetapi juga posisi caleg perempuan itu berada di urutan-urutan atas,” kata Miryam. Apalagi, menurut dia, saat ini komposisi perempuan di kepengurusan DPP Partai Hanura pun hampir mencapai 40 persen. “Mendengar itu, beliau bilang Hanura benar-benar parpol peduli perempuan,” kata dia.

Menurut Miryam, tak hanya soal kuota yang sebenarnya harus diperhatikan untuk tahu suatu parpol benar-benar peduli perempuan atau sekadar memenuhi kuota. Bila calon-calon anggota legislative itu ditaruh di nomor buncit, maka dipastikan parpol itu sekadar memajang caleg perempuan untuk memenuhi kuota. “Sebab, meski sistemnya sudah suara terbanyak, tetapi masyarakat masih salah melihat bahwa nomor urut itu menunjukkan prioritas dan kemampuan calon. Padahal kan tidak.”

Dalam diskusi tersebut, Dubes Moriarty juga memahami betapa sulitnya memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam politik sebagaimana disyaratkan undang-undang. Karena itulah, menurut dia, kemajuan yang telah dicapai dalam bidang kesetaraan gender dalam politik Indonesia saat ini, patut diberi apresiasi. “Itu percepatan yang mengagumkan,” kata Moriarty.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agun Gunanjar, pesimistis kuota tersebut bisa terpenuhi pada Pemilihan Umum 2014. Meski mengaku mendukung kiprah perempuan di pentas politik nasional, Agun melihat kenyataan di lapangan bahwa partai begitu kesulitan menjaring kader perempuan. "Harus juga realistis, karena kemajemukan daerah itu berbeda. Situasi di setiap daerah juga tidak sama, " kata Agun, beberapa waktu lalu.

Karena besarnya factor kesulitan itu, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, mewanti-wanti partai politik untuk melakukan kerja-kerja sistematis dalam memenuhi tuntutan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Menurut Anggraeni, untuk memenuhi kuota tersebut partai politik harus sesegera mungkin menyiapkan system internal rekruitasi yang memungkinkan mereka menjaring sebanyak mungkin kader perempuan yang berkualitas.

Profesionalisme Kader Partai yang Menjadi Pejabat Publik

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 13:37:00 +0000

Kader Partai Merangkap Pejabat Publik

Pemilu 2014 akan berlangsung sekitar satu tahun lagi, partai – partai politik tengah sibuk mempersiapkan kampanye dan strategi untuk pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini. Tidak terkecuali, anggota - anggota partai yang tengah duduk sebagai pejabat publik pun ikut terlibat dalam urusan - urusan partai, baik itu di eksekutif sebagai menteri maupun legislatif sebagai anggota DPR maupun DPRD.

Bahkan tidak hanya itu, beberapa saat yang lalu kita lihat Presiden Republik Indonesia pun harus ikut campur tangan dan mengambil peranan besar untuk mengurusi partainya yang tengah berada dalam masalah.

Jelas saja hal – hal semacam ini menimbulkan kritik di tengah masyarakat, karena masyarakat jelas memilih orang - orang untuk bekerja full time sebagai pejabat publik, bukan sebagai pekerja sampingan selain sebagai pengurus partai. Jabatan publik seharusnya diemban oleh orang – orang profesional, karena mereka memiliki tugas penting yaitu membantu pemimpin negeri ini untuk melaksanakan visi, misi dan program yang telah dicanangkan semasa kampanye untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, seorang kader partai yang mendapatkan jabatan publik/birokrat seharusnya adalah seorang kader yang profesional dalam kinerja, bukan hanya seorang pion dalam urusan ‘pembagian kekuasaan’ semata saja.

Menyikapi masalah ini, menurut saya harus ada aturan undang-undang partai politik yang mengatur bahwa kader partai yang berada pada posisi pejabat publik oleh presiden, maka dia tidak boleh memangku jabatan dalam struktur partai.

Sebab jika kader partai sudah masuk di jabatan publik tetapi tidak meninggalkan jabatannya, ini sebenarnya akan menjadi dilema bagi pejabat tersebut karena bagaimanapun juga, pejabat kemanapun dia akan pergi termasuk untuk kampanye ataupun rapat partai maka protokoler sebagai pejabat akan tetap mengikuti.

Waktu Kerja Pejabat Publik, Cuti dan Absensi

Sementara itu, jika seorang pejabat yang merangkap kader partai berdalih dengan alasan mampu membagi waktunya, hal itu jelas bukan sesuatu yang mungkin dilakukan dengan enteng, karena seorang pejabat publik dituntut untuk bekerja selama 24 jam per hari oleh rakyat.

Sebetulnya bisa saja pejabat publik mengambil cuti untuk mengurusi hal – hal di luar jabatannya, termasuk urusan partai. Masalahnya adalah urusan cuti ini pun tidak sederhana, belum ada peraturan yang jelas mengenai aturan cuti bagi pejabat publik. Contohnya saja, saat ini dua calon gubernur di Jawa Barat yang merupakan incumbent, yaitu Aher dan Dede Yusuf mengambil cuti guna melaksanakan kampanye, tapi kan tidak semua incumbent melakukan itu, padahal sama – sama kampanye.

Di luar isu soal kehadiran, masalah cuti ini pun menyisakan pertanyaan – pertanyaan lain, misalnya apakah selama si pejabat cuti posisi jabatan tesebut kosong? Apakah pejabat sementara atau dengan menunjuk pejabat lain?

Saya rasa urusan absensi dan cuti dari pejabat publik ini perlu mendapat perhatian khusus, mulai dari harus adanya undang – undang yang jelas mengenai aturan absensi dan cuti sampai kalau perlu diadakan sebuah sistem untuk mempublikasikan secara transparan rapor absensi pejabat publik kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu seberapa besar komitmen pejabat publik yang mereka tunjuk bekerja untuk mereka dibanding komitmennya kepada partai ataupun bisnisnya.

Modernisasi Partai dan Sistem Pengkaderan

Tentu saja masih ada isu lain yang tidak dapat dipungkiri, yaitu bahwa biasanya kader partai yang sukses menjadi seorang pejabat publik, biasanya juga adalah kader – kader terbaik partai. Namun masalah ini sebetulnya terjadi karena sistem kepartaian kita saat ini masih lemah. Partai seharusnya berdiri di atas sistem yang solid, bukan bergantung di pundak satu atau orang kader yang menjadi patron di dalam partai tersebut saja. Sistem pengkaderan di dalam partai harus diperbaiki, paradigma bahwa partai mencari kader berkualitas harus diubah menjadi partai mencetak kader berkualitas.

KKPSPI: Wiranto Posisi Pertama Capres Berdasarkan Nilai Integritas

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 13:26:00 +0000

Publik masih menilai sosok dari kalangan militer sebagai calon yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada Pemilu 2014. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Kajian Pembangunan Sosial Politik Indonesia (KKPSPI) yang dilakukan baru-baru ini. Survei yang dilakukan dengan menggandeng Universitas Indonesia tersebut digelar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan terhadap 1.400 mahasiswa perguruan tinggi tersebut didapatkan hasil bahwa Wiranto mendapat tingkat keterpilihan tertinggi sebesar 73,8% dibandingkan dengan 2 sosok lain yang juga memiliki kendaraan politik, yaitu Prabowo Subianto (Gerindra) 65,8% dan Endriartono Sutarto (NasDem) 67,1%.

Sekretaris KKPSPI, Nayawan Persada mengungkapkan bahwa survei yang dilaksanakan itu menggunakan lima indikator, yakni Integrity, Capability, Leadership, Track Record, Rule of Law yang bertujuan untuk mengukur kualitas capres secara keseluruhan. Dari lima indikator tersebut, Wiranto unggul dalam hal Integrity, yakni sebesar 16,6% jika dibandingkan dari 10 nama militer yang menjadi objek kajian.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai bahwa berdasarkan fakta tersebut, hanya 2 sosok yang tampaknya akan bersaing ketat di Pemilu 2014, yaitu Wiranto dan Prabowo, karena Endriartono dinilai masih perlu dipertanyakan daya tawarnya di partai pimpinan Surya Paloh.

Secara keseluruhan, banyak kalangan menilai bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap sosok purnawirawan TNI disebabkan oleh sifat kepemimpinan SBY yang dinilai ragu-ragu dan lamban. Itu sebabnya masyarakat merasa butuh pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan dengan cepat. Dan kalangan militer, khususnya yang bertugas langsung di lapangan, dianggap sebagai jawaban dari pencarian masyarakat tersebut.

Dengan asumsi demikian maka prediksi yang bilang bahwa akan terjadi ‘perang bintang’ pada bursa capres 2014 sepertinya akan terbukti benar. Masalahnya sekarang tinggal menyerahkan keputusan kepada rakyat, dan berharap agar pemimpin yang sudah terbukti benar dan memiliki pengalaman yang akan terpilih menjadi presiden Indonesia selanjutnya

Elektalibilitas Hanura Semakin Meningkat

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 13:23:00 +0000

Lembaga Survei Jakarta (LSJ) pada Selasa, 19 Februari 2013 merilis sebuah survei terbaru tentang elektabilitas 10 partai politik peserta pemilu 2014. Survei tersebut dilaksanakan pada periode 9 – 15 Februari 2013 kemarin di 33 provinsi dengan total sample sebanyak 1225 dengan margin of error +/- 2.8% dan level of confidence 95%.

Berdasarkan temuan LSJ, kepercayaan publik terhadap partai politik terus mengalami kemerosotan, apalagi mengingat fakta banyaknya partai besar yang tersangkut skandal korupsi baru-baru ini dan juga rusuh internal yang mengguncang partai. Situasi seperti ini disebut pengamat politik Fadjroel Rachman sebagai “gempa politik” yang berpotensi meruntuhkan elektabilitas sejumlah partai besar pada pemilu 2009 lalu.

Menariknya, akibat kemerosotan kepercayaan publik pada partai politik, maka banyak suara masyarakat beralih ke partai yang menduduki posisi terakhir pada pemilu lalu, salah satunya ke Partai Hanura. Data yang dirilis LSJ menyebutkan sebanyak 5.8% responden memilih Partai Hanura, dan jumlah tersebut membuat elektabilitas Partai Hanura berada di posisi 5 dari total 10 partai peserta pemilu 2014.

Menurut Sekjen AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia), Umar S. Bakry, sikap dingin yang ditunjukkan jajaran Partai Hanura tentang hengkangnya Akbar Faizal membuat publik masih merasa optimis akan masa depan Partai Hanura, bahkan membuat elektabilitas Partai Hanura terus naik secara perlahan. “Karena sikap Partai Hanura yang tidak kebakaran jenggot, hal ini membuat Partai Hanura tidak menghebohkan publik, dan keluarnya Akbar Faizal tidak berpengaruh sama sekali terhadap elektabilitas Partai Hanura.”

Di lain pihak, Fadjoel Rachman juga mengungkapkan optimismenya akan kenaikan elektabilitas Partai Hanura pada survei-survei berikutnya pasca bergabungnya Hary Tanoesoedibjo ke dalam kepengurusan partai.

LSJ juga mengungkapkan hasil survei tentang elektabilitas calon presiden pada pemilu nanti. Hasilnya, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, berada di posisi ke-3 dengan perolehan 9.8% bersaing ketat dengan Prabowo Subianto yang berhasil meraih simpati dengan 10.9% dan Joko Widodo yang unggul di tempat pertama dengan 18.1%.

Lambang & Makna Logo Partai Hanura

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 13:18:00 +0000

Lambang dan Makna Bendera Hanura

Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menembus warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam.
Arti warna pada lambang:
Lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam dan coklat tanah.
- Warna putih bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat.
- Warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan.
- Warna coklat tanah bermakna kearifan dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
- Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan.
Arti simbol pada lambang:
- Anak panah bersudut lima melambangkan cita-cita yang akan dicapai berlandaskan Pancasila.
- Tulisan HANURA di tengah anak panah melambangkan derap langkah perjuangan Partai yang selalu bergerak maju mengemban amanah hati nurani rakyat.
- Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang bermakna komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.
Arti lambang secara keseluruhan adalah Partai HANURA sebagai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai Dasar Perjuangan Partai Hanura

noreply@blogger.com (Pasha Karya Mandiri) — Thu, 21 Feb 2013 13:17:00 +0000

Nilai dasar perjuangan Partai adalah ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.
1. Ketakwaan: Dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemandirian: pribadi yang bermartabat, mengutamakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing.
3. Kebersamaan: selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.
4. Kerakyatan: peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dan konsisten dalam memperjuangkannya.
5. Kesederhanaan: selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.
Ketentuan lebih lanjut tentang Nilai Dasar Perjuangan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.